Dalam rangka memperkuat tata kelola administrasi pembangunan yang lebih efektif dan terstandar, PT Re Design Consulting menerima kunjungan kerja dari Bagian Administrasi Pembangunan Setkab Mahakam Ulu dalam agenda Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kegiatan ini dilaksanakan di kantor PT Re Design Consulting yang berlokasi di Jl. Monjali No. 51B.
Kunjungan tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setkab Mahakam Ulu beserta jajaran, dan diterima langsung oleh Direktur Utama PT Re Design Consulting bersama jajaran direksi.
Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Re Design Consulting, Riski Aditya, S.Kom., M.Cs menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan serta menegaskan pentingnya penyusunan SOP sebagai instrumen utama dalam memastikan konsistensi dan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan. “SOP bukan hanya sebagai pedoman kerja, tetapi juga sebagai alat kontrol untuk menjamin proses berjalan efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setkab Mahakam Ulu, Lorensius Liah D, S.Sos, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam memperjelas alur kerja, pembagian tugas, serta standar pelayanan di lingkungan Bagian Administrasi Pembangunan. Ia berharap melalui koordinasi dan konsultasi ini, penyusunan SOP dapat dilakukan secara lebih sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam sesi diskusi, kedua pihak membahas berbagai aspek penting dalam penyusunan SOP, mulai dari identifikasi proses bisnis, pemetaan alur kerja, hingga penyusunan standar pelayanan dan indikator kinerja. Pendekatan yang digunakan menekankan pada kesesuaian dengan regulasi serta kebutuhan riil organisasi, sehingga SOP yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara PT Re Design Consulting dan Bagian Administrasi Pembangunan Setkab Mahakam Ulu dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek administrasi pembangunan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.